LIPUTAN MEDIA INDONESIA.CO.ID | 7 November 2026

JAKARTA – Kejaksaan Agung terus mengembangkan penyidikan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Dalam perkembangan terbaru, tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menggeledah enam lokasi di wilayah Jakarta dan menyita uang tunai sekitar Rp11,7 miliar.

Penggeledahan dilakukan pada Kamis, 5 November 2026, dengan melibatkan tim digital forensik. Hasil kegiatan tersebut diumumkan oleh pihak Kejaksaan Agung pada Jumat, 6 November 2026.

Enam lokasi yang diperiksa terdiri atas sebuah rumah di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, serta sejumlah kantor perusahaan di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Penyidik menelusuri dokumen dan aktivitas perusahaan yang diduga berkaitan dengan perkara pertambangan tersebut.

Lokasi perusahaan yang digeledah antara lain kantor PT BSJ, PT KAA, dan PT DDA di kawasan APL Tower Central Park. Penyidik juga mendatangi kantor PT DDR di Mid Plaza dan kawasan SCBD, Jakarta Pusat.

Dari dua lokasi, penyidik menemukan uang tunai sebesar Rp11,2 miliar dan Rp595 juta. Uang tersebut diamankan sebagai barang bukti dalam proses penyidikan dan masih harus dikaitkan dengan rangkaian dugaan tindak pidana yang sedang diperiksa.

Selain uang tunai, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik. Perangkat yang diamankan mencakup telepon genggam, laptop, komputer, server, serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan operasional pertambangan.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara dalam periode 2013 hingga 2025. Rentang waktu yang panjang membuat penyidik perlu menelusuri berbagai keputusan perizinan dan aktivitas perusahaan.

Kejaksaan Agung menyebut terdapat sejumlah perusahaan pertambangan yang menjadi bagian dari penyidikan. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ.

Penyidik mendalami dugaan hubungan pengendalian perusahaan oleh seseorang berinisial AK. Dalam keterangan resmi, AK disebut sebagai pihak yang diduga menjadi pengendali atau penerima manfaat dari sejumlah perusahaan yang diperiksa.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah status izin usaha pertambangan milik beberapa perusahaan. Penyidik mengungkap bahwa izin PT BSJ dan PT KAA disebut telah berakhir pada 2015, tetapi kemudian diduga mengalami perpanjangan melalui mekanisme tertentu.

Penyidik juga mendalami proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB. Dokumen tersebut memiliki peran penting karena menjadi bagian dari dasar perusahaan menjalankan kegiatan pertambangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam penyidikan, muncul dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengelolaan izin dan persetujuan operasional. Dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen, saksi, dan barang bukti yang telah dikumpulkan.

Kejaksaan Agung juga menyampaikan bahwa pemeriksaan telah dilakukan terhadap puluhan saksi. Keterangan para saksi diperlukan untuk menjelaskan hubungan antarperusahaan, proses perizinan, serta kegiatan pertambangan di wilayah Sulawesi Tenggara.

Kasus ini menjadi perhatian karena sektor pertambangan nikel memiliki nilai ekonomi strategis bagi Indonesia. Komoditas tersebut menjadi bahan baku penting bagi industri baja tahan karat dan rantai pasok baterai kendaraan listrik.

Pengelolaan tambang yang tidak sesuai ketentuan dapat menimbulkan dampak terhadap penerimaan negara, lingkungan, dan masyarakat sekitar. Karena itu, penegakan hukum perlu berjalan bersamaan dengan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan.

Pemeriksaan terhadap dokumen elektronik juga menjadi bagian penting dalam mengungkap transaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan perkara. Data digital dapat membantu penyidik menyusun kronologi serta menguji keterangan pihak-pihak yang diperiksa.

Meskipun sejumlah uang dan perangkat elektronik telah disita, penyidikan belum dapat dianggap selesai. Penyidik masih perlu menguji asal-usul dana, hubungan transaksi, serta peran masing-masing pihak yang diduga terlibat.

Pihak yang disebut dalam penyidikan tetap memiliki hak hukum dan asas praduga tak bersalah harus dihormati. Status seseorang sebagai pihak yang diperiksa atau disebut dalam perkara tidak otomatis berarti telah terbukti melakukan tindak pidana.

Masyarakat kini menantikan perkembangan lanjutan dari Kejaksaan Agung, terutama mengenai hasil pemeriksaan barang bukti dan penentuan pihak yang bertanggung jawab. Keterbukaan informasi yang proporsional penting agar proses hukum dapat diawasi publik tanpa mengganggu penyidikan.

Perkara ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan sumber daya alam membutuhkan transparansi, kepatuhan perizinan, dan pengawasan yang kuat. Penegakan hukum yang konsisten diharapkan dapat menjaga kepentingan negara sekaligus memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai aturan.

LIPUTAN MEDIA INDONESIA.CO.ID
Berita nasional, daerah, ekonomi, hukum, dan peristiwa aktual.